TUGAS 4 (EMPAT)
KETAHANAN NASIONAL PADA ASPEK
EKONOMI
SISTEM PEREKONOMIAN SECARA UMUM
Sistem perekonomian adalah sistem yang
digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar
antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana
cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang
individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya,
semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.
Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem
tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem
tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned
economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor
produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market
economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi
barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
Perekonomian terencana
Ada dua
bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan
sosialisme.
Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan
pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya,
kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara;
Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus
memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet
dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini
hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara,
Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara
itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya,
mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol
faktor produksinya sendiri.
Sistem ekonomi tradisional
Pada
kehidupan masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional.
Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada
sumber daya alam. masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang di
produksi hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. dengan demikian rumah
tangga dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduannya.
Perekonomian pasar
Perekonomian
pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme
untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual
dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai
akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh
mekanisme penawaran-permintaan.
Perekonomian pasar campuran
Perekonomian
pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem
perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di
dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana,
bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas,
pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi
kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk
anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain.
Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak
negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi—pengubahan
status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.
SISTEM
PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Di Indonesia adalah salah satu contoh negara yang
menganut sistem ekonomi campuran. Negara kita menggunakan perencanaan yang
terpusat seperti halnya sistem ekonomi komando, namun pengalokasian sumber daya
tetap diserahkan kepada kekuatan pasar. Penguasaan aset juga dibedakan
berdasarkan kepentingannya. Untuk faktor produksi yang berkaitan dengan
kepentingan rakyat banyak dikuasai oleh negara, sedangkan untuk faktor produksi
yang tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak boleh
dimiliki oleh swasta ( perorangan ).
- Keadaan Perekonomian Indonesia Sebelum Orde Baru
Pada masa
ini, sistem ekonomi Indonesia ditujukan pada pembangunan dalam segala bidang
namun dalam kenyataannya perekonomian Indonesia malah semakin parah karen KKN.
Setelah kemerdekaan kondisi perekonomian Indonesia sangat buruk, terjadi
inflasi yang sangat tinggi. Dan dalam perkembangan pada masa sistem ekonomi
orde lama terdiri dari 3 perkembangan masa yaitu :
1. Masa
Pasca Kemerdekaan ( 1945-1950 )
Pada masa
awal kemerdekaan keadaan ekonomi dan keuangan sangat buruk, yang disebabkan
oleh :
>
Inflasi yang sangat tinggi, terjadi inflasi yang sangat tinggi karena ada 3
mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu De Javasche Bank, mata uang
pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
>
Panglima AFNEI ( Allied forces for Netherlands east indies ) mengumumkan berlakunya
uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
> Dan
pada bulan oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu
ORI ( Oeang Republic Indonesia ) sebagai pengganti uang jepang.
=> Adapun
usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, ialah :
- Program
Pinjaman Nasional
Dilaksanakan
oleh menteri keuangan Ir.Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada
bulan juli 1946.
-Upaya
menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan
perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan
tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Konferensi
Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat
dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah
produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
-
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) 19 januari 1947.
-
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera ) 1948, mengalihkan
tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
2. Masa
Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa
demokrasi liberal adalah masa dimana dalam politik maupun sistem ekonominya
menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai
teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal
pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha
nonpribumi, terutama pengusaha China. Pada akhirnya sistem ini hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
3. Masa
Demokrasi Terpimpin ( 1959-1967 )
Sebagai
akibat dari dekrit presiden 5 juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem
etatisme ( segala-galanya diatur oleh pemerintah ) . dengan sistem ini,
diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial,
politik, dan ekonomi ( Mazhab Sosialisme ). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia.
Kesimpulannya
pada masa sebelum orde baru ini terjadinya inflasi yang sangat tinggi dan juga
dikarenakan adanya mata uang yang beredar dimasyarakat Indonesia sangat banyak.
Dan disamping itu juga keadaan Indonesia pada saat itu juga adanya penjajahan
dari negara asing jadinya perekonomian Indonesia sangat terpuruk.
- Keadaan Perekonomian Indonesia pada saat Demokrasi Ekonomi
Demokrasi
Ekonomi biasa juga disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila ( SEP ). Sistem
ekonomi pancasila mengambil beberapa kelebihan serta berusaha mengurangi
kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Negara menguasai
dan mengatur aset atau faktor produksi yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat ( contoh : pelabuhan, air minum , listrik , kereta api ), namun
sektor swasta juga diberi kesempatan berusaha dibidang lain yang tidak dikuasai
pemerintah.
Dasar dari
Sistem Ekonomi Pancasila adalah UUD 1945 Pasal 33 yang memuat ayat-ayat sebagai
berikut :
- Ayat (1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan.
- Ayat (2)
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
- Ayat (3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Ayat (4)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
Berdasarkan
UUD 1945, bentuk usaha yang memilih ikatan kekeluargaan dan paling sesuai
dengan masyarakat Indonesia ialah koperasi. Namun, tidak berarti bahwa semua
usaha di Indonesia harus dijalankan dalam bentuk koperasi. Begitu juga dengan
bidang yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak, tidak
harus selalu dikuasai oleh negara, sekarang sudah mulai dikelola sebagian oleh
swasta.
>
Ciri Ekonomi Pancasila :
1. Peranan
negara tetap penting meskipun tidak terlalu besar, seperti dalam perekonomian
komando. Seperti halnya peranan negara, peranan swasta juga cukup besar
meskipun tidak terlalu mendominasi, seperti halnya di perekonomian liberal.
Sistem Ekonomi Pancasila menyeimbangkan antara peranan swasta dan peranan
pemerintah sehingga masing-masing dapat maju dan berkembang.
2.
Sistem ekonomi tidak di dominasi dengan buruh ( seperti sosialis ) maupun modal
( seperti kapitalis ) melainkan didasarkan atas asa kekeluargaan.
3. Produksi
dikerjakan oleh semua pihak dengan diawasi anggota masyarakat.
4. Negara
menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan
dipergunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya.
Jadi, dalam
sistem Ekonomi Pancasila harus dihindarkan sistem ekonomi liberal yang bebas
maupun sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi yang liberal akan menyebabkan
eksploitasi atau pemerasan kepada manusia. Selain itu, dapat memunculkan
persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli atau pemusatan kegiatan ekonomi
hanya pada kelompok masyarakat tertentu saja. Sebaliknya, sistem komando akan
mematikan sektor swasta karena peran negara yang terlalu besar.
PEREKONOMIAN
INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH ORDE BARU
- Keadaan Ekonomi pada masa Orde Baru
-
Supersemar merupakan surat perintah yang dikeluarkan pada tanggal 11 maret
1966. Surat peritah itu dibuat oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.
-
Untuk memulihkan keadaan setelah peristiwa G 30 S/PKI pemerintah membuat
surat perintah sebelas maret yang dikenal dengan istilah Supersemar.
-
Pada masa Orde Baru , pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menata
kehidupan masyarakat.
-
Dengan pembangunan tersebut , tercapai kemajuan dalam berbagai bidang.
-
Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan fondasi yang kokoh.
-
Akibatnya ketika diterpa krisis moneter , ekonomi Indonesia mudah rapuh.
-
Dan Supersemar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru.
-
Penerapan ekonomi terpimpin pada masa orde lama ternyata telah
menyebabkan perekonomian Indonesia sangat buruk.
-
Pada masa Orde Baru pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang,
seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan rakyat, politik, dan pertahanan
keamanan. Langkah pertama yang diambil ialah dengan merencanakan program
perbaikan yaitu program : [1]penyelamatan [2]stabilitas dan rehabilitas
[3]pembangunan.
-
Sesuai dengan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966, pemerintah memproritaskan pada
pencukupan sandang dan pangan , pengendalian inflasi, rehabilitasi prasarana
ekonomi, dan peningkatan ekspor.
-
Pada masa Orde Baru pertanian adalah basis perokonomian Indonesia.
-
Dengan mengandalkan devisa dari ekspor, kredit luar negeri , dan badan keuangan
internasional IMF perekonomian Indonesia mencapai kemajuan..
-
Namun pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan
ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi Indonesia tidak
mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dengan fondasi yang rapuh
Jadi
kesimpulannya pada masa Orde Baru perekonomian Indonesia sangat rapuh karena
pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan landasan ekonomi yang mantap. Hal
itu mengakibatkan pada krisis ekonomi dunia ekonomi Indonesia tidak mampu
bertahan sebab fondasi ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh.
- Perekonomian Indonesia Setelah Orde Baru
Iklim
kebangsaan setelah Orde Baru menunjukan suatu kondisi yang sangat mendukung
untuk memulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan
rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945
sampai periode 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai
wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai
yang telah tersirat dalm UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan
sistem Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan
ekonomi selanjutnya.
Awal Orde
Baru di warnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir diseluruh sektor
kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan
untuk :
>
Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa paham dan sistem
perekonomian yang lama.
>
Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang
berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi
secara umum.
=>
Tercatat Bahwa :
- Tingkat
inflasi tahun 1966 sebesar 650%
- Tingkat
inflasi tahun 1967 sebesar 120%
- Tingkat
inflasi tahun 1968 sebesar 85%
- Tingkat
inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Dari data
diatas menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPALITA
1) baru dimulai pada tahun 1969.
KETAHANAN
NASIONAL DALAM ASPEK EKONOMI
Ketahanan
Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang
berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta
mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari
luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin
kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD
1945.
dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup meliputi kegiatan produksi barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada konsumen atau pemakai.
.
Kegiatan produksi dalam perekonomian melibatkan factor-faktor produksi berupa:
a. Tenaga kerja,
b. Modal,
c. Teknologi,
d. Sumber daya alam,
e. Manajemen.
Ekonomi Indonesia
Pengelolaan dan pengembangan ekonomi Indonesia didasarkan pada pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut :
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagai Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Peranan Negara dalam system ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 lebih ditekankan bagi segi penataan kelembagaan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Penataan itu baik menyangkut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maupun sehubungan dengan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
Ketahanan di Bidang Ekonomi
Ketahanan ekonomi nasional merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan banyak dimensi. Dimensi-dimensi itu meliputi :
a. Stabilitas ekonomi,
b. Tingkat integritas ekonomi,
c. Ketahanan system ekonomi terhadap goncangan dari luar system ekonomi,
d. Margin of savety dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi,
e. Keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional,
f. Kemantapan ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional,
g. Tingkat integritas ekonomi nasional dengan ekonomi global.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan di Bidang Ekonomi
Negara berkembang seperti Indonesia dalam pengelolaan factor produksi menjadi barang dan jasa mempunyai cirri sebagai berikut:
a. Bumi dan sumber alam,
• Belum ada kemampuan sepenuhnya untuk memanfaatkan kekayaan alam, yaitu karena, kurang modal, belum memiliki keterampilan teknologi yang memadai dan tingkat manajemen yang belum memenuhi harapan.
• Bencana alam seperti banjir dan musim kering yang hanya dikuasai dengan pengendalian sungai dan banjir.
• Struktur ekonomi agraris merupakan tekanan berat atas areal tanah dan lingkungan dengan konsekuensi social yang amat luas.
• Negara yang tidak mempunyai kekayaan alam sangat tergantung kepada impor bahan baku yang banyak memerlukan devisa sehingga perkembangan industrinya lamban.
b. Tenaga kerja
Pertambahan penduduk yang cepat bisa menguntungkan, karena persediaan tenaga kerja yang cukup, namun harus disertai dengan peningkatan keterampilan teknologis dan perluasan kesempatan kerja. Apabila kebijaksanaan ini ditempuh maka akan menimbulkan pengangguran kelihatan atau tak kelihatan. Untuk jangka panjang perlu ditempuh penanggulangan sebagai berikut:
Peningkatan keterampilan teknologi,Ø
Transmigrasi,Ø
Keluarga berencana,Ø
Distribusi penduduk secara ekonomi geografis yang dipadukan dengan masalah keamanan nasional.Ø
c. Faktor modal
Modal dapat diperoleh dari tabungan, pajak, reinvestasi perusahaan, pendapatan ekspor dan modal asing. Negara berkembang menghadapi kekurangan modal dan pemupukan modal dalam negeri terbatas, misalnya disebabkan:
Pendapatan masyarakat rendah, sehingga tidak memungkinkan adanya tabungan,§
Dasar tariff pajak dan aparatur pemungutan pajak masih terbatas,§
Kemampuan investasi modal perusahaan masih kurang.§
Untuk mengurangi masalah ekonomi dalam bidang modal perlu ditempuh strategi pembangunan yang bertujuan:
Memberikan pendidikan keterampilan secara masal dan terarah,v
Industrialisasi untuk perluasan lapangan pekerjaan,v
Peningkatan produksi barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri dan untuk ekspor barang setengah jadi dan barang jadi,v
Pembinaan permodalan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah.v
d. Faktor teknologi
Penggunaan teknologi memerlukan pertimbangan-pertimbangan, misalnya:
Labour intensive (Padat karya)v
Teknologi intermediate atau teknologi Elektra.v
Teknologi mutakhir atau technocratium.v
e. Hubungan dengan ekonomi luar negeri
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Negara-negara berkembang di bidang hubungan ekonomi luar negeri adalah sebagai berikut:
Melebarnya jurang pemisah antara Negara maju dengan Negara berkembang, kerena pertumbuhan ekonomi yang tidak sama.v
v Akibat perkembangan tersebut ialah berupa kemerosotan harga bahan ekspor tradisional dan menurunkan hasil produksi Negara berkembang.
v Makin tinggi kapasitas produksi dan volume ekspor Negara industri, makin mudah keadaan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan pasaran internasional.
Adanya pengelompokan Negara maju menjadi masyarakat ekonomi.v
f. Prasarana atau infrastruktur
Prasarana merupakan segal sesuatu yang diperlukan untuk menunjang produksi barang dan jasa. Prasarana adalah factor utama bagi pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi Negara. Usaha subversip dan infiltrasi baik dalam suasana damai, apalagi dalam keadaan perang selalu menjadikan prasarana sebagai sasaran utama dari pihak lawan.
g. Faktor manajemen
Manajemen adalah tata cara mengelola perusahaan. Public administration adalah manajemen atau tatacara perusahaan oleh aparatur Negara, sedangkan business managemen adalah tatacara perusahaanoleh pihak swasta
Mewujudkan Keberhasilan Ketahanan Nasional dalam Aspek Ekonomi :
Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut:
• Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui eknomi kerakyatan
• Ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight liberalism, etatisme, dan monopoli ekonomi
• Pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan
• Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antar sektor.
dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup meliputi kegiatan produksi barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada konsumen atau pemakai.
.
Kegiatan produksi dalam perekonomian melibatkan factor-faktor produksi berupa:
a. Tenaga kerja,
b. Modal,
c. Teknologi,
d. Sumber daya alam,
e. Manajemen.
Ekonomi Indonesia
Pengelolaan dan pengembangan ekonomi Indonesia didasarkan pada pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut :
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagai Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Peranan Negara dalam system ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 lebih ditekankan bagi segi penataan kelembagaan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Penataan itu baik menyangkut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maupun sehubungan dengan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
Ketahanan di Bidang Ekonomi
Ketahanan ekonomi nasional merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan banyak dimensi. Dimensi-dimensi itu meliputi :
a. Stabilitas ekonomi,
b. Tingkat integritas ekonomi,
c. Ketahanan system ekonomi terhadap goncangan dari luar system ekonomi,
d. Margin of savety dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi,
e. Keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional,
f. Kemantapan ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional,
g. Tingkat integritas ekonomi nasional dengan ekonomi global.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan di Bidang Ekonomi
Negara berkembang seperti Indonesia dalam pengelolaan factor produksi menjadi barang dan jasa mempunyai cirri sebagai berikut:
a. Bumi dan sumber alam,
• Belum ada kemampuan sepenuhnya untuk memanfaatkan kekayaan alam, yaitu karena, kurang modal, belum memiliki keterampilan teknologi yang memadai dan tingkat manajemen yang belum memenuhi harapan.
• Bencana alam seperti banjir dan musim kering yang hanya dikuasai dengan pengendalian sungai dan banjir.
• Struktur ekonomi agraris merupakan tekanan berat atas areal tanah dan lingkungan dengan konsekuensi social yang amat luas.
• Negara yang tidak mempunyai kekayaan alam sangat tergantung kepada impor bahan baku yang banyak memerlukan devisa sehingga perkembangan industrinya lamban.
b. Tenaga kerja
Pertambahan penduduk yang cepat bisa menguntungkan, karena persediaan tenaga kerja yang cukup, namun harus disertai dengan peningkatan keterampilan teknologis dan perluasan kesempatan kerja. Apabila kebijaksanaan ini ditempuh maka akan menimbulkan pengangguran kelihatan atau tak kelihatan. Untuk jangka panjang perlu ditempuh penanggulangan sebagai berikut:
Peningkatan keterampilan teknologi,Ø
Transmigrasi,Ø
Keluarga berencana,Ø
Distribusi penduduk secara ekonomi geografis yang dipadukan dengan masalah keamanan nasional.Ø
c. Faktor modal
Modal dapat diperoleh dari tabungan, pajak, reinvestasi perusahaan, pendapatan ekspor dan modal asing. Negara berkembang menghadapi kekurangan modal dan pemupukan modal dalam negeri terbatas, misalnya disebabkan:
Pendapatan masyarakat rendah, sehingga tidak memungkinkan adanya tabungan,§
Dasar tariff pajak dan aparatur pemungutan pajak masih terbatas,§
Kemampuan investasi modal perusahaan masih kurang.§
Untuk mengurangi masalah ekonomi dalam bidang modal perlu ditempuh strategi pembangunan yang bertujuan:
Memberikan pendidikan keterampilan secara masal dan terarah,v
Industrialisasi untuk perluasan lapangan pekerjaan,v
Peningkatan produksi barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri dan untuk ekspor barang setengah jadi dan barang jadi,v
Pembinaan permodalan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah.v
d. Faktor teknologi
Penggunaan teknologi memerlukan pertimbangan-pertimbangan, misalnya:
Labour intensive (Padat karya)v
Teknologi intermediate atau teknologi Elektra.v
Teknologi mutakhir atau technocratium.v
e. Hubungan dengan ekonomi luar negeri
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Negara-negara berkembang di bidang hubungan ekonomi luar negeri adalah sebagai berikut:
Melebarnya jurang pemisah antara Negara maju dengan Negara berkembang, kerena pertumbuhan ekonomi yang tidak sama.v
v Akibat perkembangan tersebut ialah berupa kemerosotan harga bahan ekspor tradisional dan menurunkan hasil produksi Negara berkembang.
v Makin tinggi kapasitas produksi dan volume ekspor Negara industri, makin mudah keadaan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan pasaran internasional.
Adanya pengelompokan Negara maju menjadi masyarakat ekonomi.v
f. Prasarana atau infrastruktur
Prasarana merupakan segal sesuatu yang diperlukan untuk menunjang produksi barang dan jasa. Prasarana adalah factor utama bagi pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi Negara. Usaha subversip dan infiltrasi baik dalam suasana damai, apalagi dalam keadaan perang selalu menjadikan prasarana sebagai sasaran utama dari pihak lawan.
g. Faktor manajemen
Manajemen adalah tata cara mengelola perusahaan. Public administration adalah manajemen atau tatacara perusahaan oleh aparatur Negara, sedangkan business managemen adalah tatacara perusahaanoleh pihak swasta
Mewujudkan Keberhasilan Ketahanan Nasional dalam Aspek Ekonomi :
Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut:
• Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui eknomi kerakyatan
• Ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight liberalism, etatisme, dan monopoli ekonomi
• Pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan
• Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antar sektor.
PENDAPAT
TENTANG KENAIKAN BBM YANG DI USULKAN PEMERINTAH
Menurut saya belum tepat karena seperti
kita ketahui sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci ramadhan dan seperti
biasa menjelang puasa ini harga-harga sembako akan naik ditambah dengan
kenaikan harga BBM maka diperkirakan harga-harga akan semakin naik ditambah
lagi dengan tahun ajaran baru maka akan semakin menyengsarakan rakyat indonesia
yang kurang mampu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar